PRABUMULIH, TOPIKBERITA.CO – Wali Kota Prabumulih H. Arlan didampingi Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H. Elman, S.T., M.M. menerima kunjungan kerja Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Rumah Makan Pondok Kelapo, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabumulih, Kamis (3/7/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Pemerintah Kota Prabumulih dengan pemerintah pusat sekaligus membangun komunikasi mengenai berbagai program pembangunan dan penguatan sinergi lintas sektor.
Kedatangan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman disambut hangat oleh Wali Kota H. Arlan beserta jajaran Pemerintah Kota Prabumulih dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.
Dalam kesempatan tersebut, H. Arlan menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Staf Kepresidenan RI ke Kota Prabumulih. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kehormatan sekaligus bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan daerah.
“Kami mengucapkan selamat datang di Kota Prabumulih. Kehadiran Bapak Dudung Abdurachman merupakan kehormatan bagi kami sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar H. Arlan.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Prabumulih dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dan diskusi mengenai pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah, penguatan sinergi antarlembaga, serta dukungan terhadap program nasional menjadi bagian dari pembahasan dalam kunjungan tersebut.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Kota Prabumulih berharap hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat semakin kuat sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, maju, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
