
PRABUMULIH, TOPIKBERITA.CO – Persoalan pengelolaan keuangan di RSUD Kota Prabumulih kembali menjadi sorotan. Kali ini, terkait uang jasa pelayanan Jaminan Kesehatan Kota (Jamkot) periode 2022 hingga 2024 sebesar Rp.250.361.666 yang belum tercatat dalam laporan keuangan rumah sakit dan belum disalurkan kepada tenaga kesehatan (nakes).
Fakta tersebut terungkap berdasarkan dokumen surat penjelasan tertanggal 10 Agustus 2026 yang dibuat oleh manajemen lama RSUD Kota Prabumulih dan ditujukan kepada Direktur RSUD saat ini, dr. Ade Nur Ichlas.
Dalam surat tersebut dijelaskan, terdapat jasa pelayanan Jamkot selama tiga tahun anggaran yang belum dicatatkan dalam laporan keuangan RSUD Prabumulih.
Adapun rinciannya, tahun 2022 sebesar Rp.140.862.015, tahun 2023 sebesar Rp.81.705.479, dan tahun 2024 sebesar Rp.27.794.172. Jika diakumulasikan, totalnya mencapai Rp.250.361.666.
Manajemen lama yang terdiri dari unsur kepala seksi keuangan, kepala bidang keuangan, dan direktur menyebutkan, dana tersebut belum dicantumkan dalam laporan keuangan karena bagian keuangan saat itu belum meyakini nilai yang harus dicatat, mengingat jumlah pembayarannya belum pasti.
Namun, berdasarkan data yang diterima Direktur RSUD Prabumulih saat ini, persoalannya bukan sekadar ketidakpastian pencatatan administrasi.
Dana Sudah Masuk Rekening, tetapi Belum Dibagikan
Direktur RSUD Kota Prabumulih, dr. Ade Nur Ichlas, membenarkan bahwa uang jasa pelayanan Jamkot tahun 2022 hingga 2024 tersebut sudah disetorkan dan masuk ke rekening rumah sakit.
Namun, dana yang menjadi hak tenaga kesehatan tersebut hingga kini belum disalurkan kepada para penerimanya.
Menurut Ade, persoalan tersebut tetap harus diselesaikan karena menjadi beban rumah sakit. Terlebih, uang jasa pelayanan itu merupakan hak tenaga kesehatan yang wajib dibayarkan.
“Bukti pembayaran dari BPJS ado, bukti klaim dari rumah sakit ado, jadi ini keteledoran mereka (mantan direktur RSUD) tidak mencatatkan,” ungkap Ade Nur Ichlas saat diwawancarai.
Ia menegaskan, keberadaan dana dan bukti transaksi menjadi bagian penting dalam menelusuri persoalan tersebut. Karena itu, pihak rumah sakit harus menindaklanjuti kewajiban pembayaran kepada tenaga kesehatan yang berhak menerimanya.
Kadinkes Ingatkan Direktur Teliti Periksa SPJ
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, Joko Listiyano, mengaku persoalan tersebut telah dibahas. Namun, ia mengingatkan Direktur RSUD agar lebih teliti dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian dana Jamkot tersebut.
Menurut Joko, diperlukan pemeriksaan lebih rinci terhadap bukti penggunaan uang, termasuk pertanggungjawaban melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumen pendukung lainnya.
Ia menegaskan, Dinas Kesehatan dalam hal ini hanya dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan mengingatkan pihak RSUD agar memastikan seluruh penggunaan dana memiliki bukti pertanggungjawaban yang jelas.
“Ini sudah kami bahas, tapi tidak biso jadi acuan. Kami hanya bisa mengingatkan sebagai pengawasan pihak Dinkes ke RSUD untuk melihat bukti dan penggunaan uang tersebut seperti pembuktian melalui SPJ dan lainnya,” jelas Joko saat dikonfirmasi.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian penting dalam proses penyelesaian persoalan dana Jamkot. Sebab, selain memastikan hak tenaga kesehatan dibayarkan, pihak rumah sakit juga harus memastikan kejelasan administrasi serta pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Diusulkan Dicatat dalam Laporan Keuangan 2026
Sementara itu, dalam surat penjelasan tertanggal 10 Agustus 2026, manajemen lama mengusulkan agar utang Jamkot tersebut dicantumkan dalam laporan keuangan tahun 2026 melalui revisi utang jasa pelayanan.
Selanjutnya, nilai tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) RSUD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.
Surat tersebut dibuat oleh TIY diverifikasi HAI serta diketahui dan disetujui Drg. SR
Munculnya persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan rumah sakit selama periode 2022 hingga 2024.
Pasalnya, berdasarkan keterangan direktur saat ini, dana tersebut sudah masuk ke rekening rumah sakit, tetapi belum disalurkan kepada tenaga kesehatan yang memiliki hak atas jasa pelayanan tersebut.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan mengingatkan pentingnya pemeriksaan bukti penggunaan dana dan kelengkapan SPJ sebelum kebijakan penyelesaian diambil.
Kini, publik menanti langkah konkret manajemen RSUD Prabumulih untuk menyelesaikan pembayaran hak tenaga kesehatan sekaligus memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas dana sebesar Rp250,36 juta tersebut.
