PRABUMULIH, TOPIKBERITA.CO – Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril, S.Kom., M.M. didampingi Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H. Elman, S.T., M.M. dan Inspektur Daerah Kota Prabumulih Sapta Putra Dewangga, S.H. menghadiri Rapat Koordinasi Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Area Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yang digelar di Ruang Rapat Lantai I Pemerintah Kota Prabumulih, Rabu (17/6/2026).
Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Prabumulih tersebut bertujuan memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam memenuhi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berintegritas.
Kegiatan diikuti oleh Asisten I Setda Kota Prabumulih, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan indikator MCP sesuai bidang tugas masing-masing.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H. Elman menegaskan bahwa keberhasilan capaian MCP merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya Inspektorat sebagai koordinator pelaksanaan.
Menurutnya, setiap OPD harus memastikan seluruh data dan dokumen pendukung diunggah secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan agar capaian MCP Kota Prabumulih dapat terus meningkat.
“Setiap OPD memiliki tanggung jawab untuk mengisi dan melengkapi data capaian indikator MCP sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Kelengkapan, ketepatan, serta validitas data menjadi faktor penting dalam penilaian Monitoring Center for Prevention oleh KPK,” tegas H. Elman.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril menegaskan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih berkomitmen mendukung seluruh upaya pencegahan korupsi melalui penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia berharap seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan koordinasi, disiplin administrasi, serta konsistensi dalam memenuhi indikator MCP sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance dan clean government.
Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memantau efektivitas pelaksanaan program pencegahan korupsi di pemerintah daerah melalui sejumlah area strategis, seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pelayanan publik, hingga manajemen aparatur sipil negara.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh OPD semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam memenuhi indikator MCP sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas aparatur, serta mendukung terwujudnya Pemerintah Kota Prabumulih yang profesional, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Setda Kota Prabumulih Dr. Drs. H. Aris Priadi, S.H., M.Si., Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Perikanan, Direktur RSUD Kota Prabumulih, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala BKPSDM, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih.
