PALEMBANG,TOPIKBERITA.CO — DPRD Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna ke-33 dengan agenda utama pembahasan LKPJ Sumsel 2025, di ruang rapat DPRD Sumsel. Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, memimpin langsung jalannya sidang bersama para wakil ketua dan anggota dewan.
DPRD Sumsel membahas pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, sekaligus membentuk panitia khusus (pansus) dan menerima laporan kerja sementara pansus.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Selatan memaparkan capaian kinerja pembangunan sepanjang tahun 2025. Ia menyampaikan bahwa ekonomi Sumsel tumbuh sebesar 5,33 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Selain itu, pemerintah juga mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menempatkan Sumsel sebagai salah satu provinsi dengan capaian tinggi di Indonesia. Pemerintah juga berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka hingga 3,89 persen.
“Capaian ini menjadi hasil kerja bersama sekaligus bahan evaluasi untuk melangkah lebih baik,” tegas Gubernur.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga memetakan sejumlah tantangan besar pada tahun 2026. Fokus utama mencakup penurunan angka kemiskinan dan stunting, pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing daerah, serta mitigasi bencana.
Pemprov Sumsel terus mendorong program strategis untuk memperkuat pembangunan. Program tersebut meliputi pembangunan New Palembang Port, penguatan Program Sumsel Berkat, pembangunan rumah sakit bertaraf internasional, serta pengembangan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan food estate.
Selain itu, pemerintah mempercepat peningkatan sektor pertanian, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, penyediaan rumah layak huni, serta perluasan akses internet desa untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Di sektor sosial dan budaya, Pemprov Sumsel mendorong penguatan toleransi beragama, pembangunan taman seni budaya, serta pelestarian aksara ulu sebagai identitas lokal.
Gubernur menutup paparannya dengan menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan.
