PRABUMULIH, TOPIKBERITA.CO – Alur politik seperti tidak mudah dibaca, kondisi politik yang dinamis membuat masyarakat berpendapat berbeda. Begitulah politik yang pergerakannya zig-zag dan strategi masing-masing pasangan calon lakukan demi mendulang suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Seperti halnya pasangan Andriansyah Fikri – Syamdakir Amrullah (Ber-Fikir) sempat melangkah dijalan yang terjal. Mulai dari kurangnya dukungan partai hingga dugaan kudeta yang dialaminya tak membuat patah semangat.
Pada 29 Agustus 2024 lalu, pasangan Ber-FIKIR mendaftar ke KPU dengan dukungan PDI Perjuangan, walaupun Ketua Partai Golkar Samdakir Amrullah tak diberikan kepercayaan untuk diusung pada Pilkada 2024. Mereka akhirnya tetap ikut pada kontestasi Pilkada berkat aturan baru Mahkamah Konstitusi.
Perjuangan berat Samdakir seperti dijegal, dan lebih memilih diluar kader Golkar ketimbang Kader sendiri. Pada akhirnya partai Golkar berlabuh pada Ngesti Rahayu yang kini berpasangan dengan Mat Amin (Ber-Gema).
“Saya tetap kader Golkar, tapi saya lebih dihargai oleh PDI Perjuangan dan PSI” ujar Samdakir usai mendaftar di KPU pada bulan lalu.
Ternyata, hal yang sama juga dirasakan Jasman Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Prabumulih. Dukungan politik yang tak sejalan membuat gerakan kudeta kembali terjadi. Kala itu Jasman mencoba mendukung pasangan Laky yang lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih.
Pergerakan politik yang dikenal dinamis, seolah mencari celah keuntungan dan keberuntungan. Tibalah waktunya, kepemimpinan Jasman dibekukan, arah dukungan PPP pun berbalik arah 360 derajat. Partai berlambang Ka’bah itu mendukung pasangan Ber-Gema hingga saat ini.
Tak tinggal diam, Jasman dan pengurus lainnya mengangkat kezoliman itu ke Mahkamah Partai PPP. Butuh waktu berbulan-bulan untuk akhirnya memenangkan pertarungan politik itu.
Pada Jum’at, 4 Oktober 2024 dikantor DPC PPP Kota Prabumulih Jasman menggelar konferensi pers dan membacakan hasil putusan Mahkamah Partai PPP. Bahwasanya kepemimpinan Ketua DPC PPP Kota Prabumulih kembali dipimpin Jasman CS.
Namun, disisi lain kubu Heri Gustiwan tetap mengklaim SK miliknya tetap berlaku dan menjadi ketua sah secara hukum.
“Setelah kami berkordinasi dengan pimpinan pusat dan wilayah mengatakan sejauh ini belum ada salinan putusan yang disampaikan ke DPP atau DPW” jelas Heri kepada wartawan.
Hingga kini, pasangan Ber-Gema berhasil merebut Golkar dan PPP dari tangan kader yang berjuang demi kebesaran partai.
Politik dinamis selalu menjadi alasan penguasa untuk merebut tampuk kekuasaan agar bisa terus eksis pada Pemerintahan selanjutnya.
Keberhasilan merebut dukungan partai, tak lepas dari peran mantan Walikota Prabumulih dua periode Ridho Yahya.
Pengaruh besar Ridho tak bisa dipungkiri. Kekuasaan di Pemerintahan setidaknya masih menyisahkan ketundukan. Strategi, finansial dan power yang masih melekat pada kelahiran Ogan Ilir itu masih memiliki pengaruh besar.
Sekuat apapun Golkar dan PPP berpondasi, jika kehendak telah takluk pada kekuasaan, jalan kudeta pun mungkin akan tetap ditempuh.
Begitulah politik dinamis pergerakan selalu mengalir, setiap waktu berputar akan ada perubahan. Dan nanti tibalah waktunya, suara rakyat Kota Prabumulih menjadi penentu.
Prestasi Pemerintah sebelumnya menjadi senjata dan awal program Lanjutkan disebar sebagai janji politik, walaupun saat ini seluruh lini kedinasan telah menjadi korban kekuasaan.
Pada kepemimpinan Kejari Prabumulih Roy Riady , SH MH ada banyak dinas di Kota Prabumulih tersandung korupsi, mulai dari kasus Bawaslu, Dinas Perhubungan, Pasar rakyat dan bahkan kasus program bedah rumah yang diduga ikut bermasalah.
Dari beberapa informasi didapat, program andalan bedah rumah yang saat ini menjadi andalan Ridho Yahya pun ikut tersandung dugaan korupsi.
“Kepala Baznas sempat dipanggil kejari, menjadi saksi di Kejari Prabumulih” ujar narasumber yang namanya tak ingin disebut.
Informasi berkembangan, uang tersebut telah dikembalikan uang kerugian negara puluhan juta rupiah dari program Bedah rumah yang dikendalikan melalui Baznas.
“benar sudah dikembalikan ke kas negara, ketua Baznas (Najamudin) dipanggil” sebut Kajari Prabumulih melalui Kasi Pidsus Safei, SH MH ditemui dikantornya.
