PRABUMULIH, TOPIKBERITACO – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih kompak memposting ulang video pernyataan warga Dusun Prabumulih terkait rencana pembebasan lahan di Jalan Jenderal Sudirman.
Aksi para wakil rakyat itu, yang disertai tagar dan penandaan akun-akun publik serta pejabat nasional, memicu beragam reaksi di kalangan masyarakat dan netizen.
Video yang beredar menampilkan perwakilan warga, Suharta Ucim, yang menyatakan kekecewaan mendalam terhadap DPRD karena dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak pembebasan lahan.
Dalam video tersebut, Suharta menegaskan, “Ini mentok di DPRD, DPRD-nya kemana tidak jelas, terlalu banyak alasan yang tidak masuk akal, tidak memihak rakyat, jadi bila perlu bubarkan DPRD.”
Beberapa anggota DPRD Prabumulih membagikan ulang video itu di akun media sosial pribadi mereka. Di antaranya, Ir. Dipe Anom (Wakil Ketua II DPRD Kota Prabumulih/PDI Perjuangan), Suherli Berlian (anggota DPRD dari Partai NasDem), dan Welizar (anggota DPRD dari Partai Golkar).
Dalam unggahannya, Dipe Anom bahkan menuliskan ajakan agar netizen membantu memviralkan video tersebut agar sampai ke pejabat pusat, termasuk dengan memberi hashtag ke akun-akun seperti Presiden RI, KPK, Mendagri, dan BPK RI.
Dikutip dari media palpost, beberapa anggota dewan menanggapi hal tersebut. Dipe Anom mengakui sengaja memposting ulang video itu. Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons atas permintaan pihak-pihak yang ingin video tersebut menjadi viral.
“Kan mereka minta bantu viralke sesuai keinginan mereka,” ujarnya.
Dipe Anom juga menegaskan bahwa kritik terhadap DPRD adalah hal biasa, dan meminta masyarakat lebih bijak dalam menyampaikan kritik — termasuk dengan mengklarifikasi atau duduk bersama sebelum melakukan protes secara terbuka.
Sementara itu, Suherli Berlian mengungkapkan alasan pribadinya membagikan video tersebut sebagai bentuk introspeksi.
Dalam pesan WhatsApp yang diterima redaksi, Suherli menyatakan bahwa kritik adalah hal yang wajar.
“Sebagai pejabat publik itu siap dikritisi, tidak boleh baper. Kritik adalah bagian penting dari kontrol publik terhadap saya,” ujarnya.
Politisi NasDem ini juga menegaskan bahwa DPRD tidak otomatis menolak proyek atau rencana pembebasan lahan jika mekanisme perencanaan dan penganggarannya sesuai dengan ketentuan.
“Selama APBD/P dilakukan sesuai mekanisme serta ketentuan, DPRD pasti akan memberikan dukungan penuh,” jelas Suherli. Namun, ia menegaskan DPRD berhak bersikap kritis apabila anggaran atau perencanaan dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Belum lama ini, Pemerintah Kota Prabumulih mengundang puluhan warga Dusun Prabumulih untuk membahas rencana pembebasan lahan tersebut.
Pertemuan yang digelar di guest house rumah dinas Wali Kota dan dihadiri langsung oleh Wali Kota H. Arlan, sejumlah kepala OPD, asisten, staf ahli, serta pemilik lahan terdampak, dilaporkan tidak berjalan mulus.
Sejumlah pemilik lahan yang kecewa memilih walkout dari ruang pertemuan sebagai bentuk protes.
Di luar ruang pertemuan, Suharta Ucim kembali menyampaikan kekecewaannya secara tegas dan menilai wakil rakyat tidak berpihak kepada rakyat.
Pernyataan itu kemudian terekam dalam video yang akhirnya diunggah dan tersebar luas di media sosial.
