PRABUMULIH, TOPIKBERITACO – Minggu, 17 Agustus 2025 menjadi hari yang sarat makna bagi duet kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Prabumulih, H. Arlan dan Franky Nasril. Untuk pertama kalinya setelah melewati masa kampanye penuh intrik, keduanya tampil sebagai pemimpin upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Momentum ini bukan sekadar seremoni. Ia menjadi simbol titik balik perjuangan panjang Arlan–Franky membawa jargon “Perubahan” hingga ke kursi pemerintahan Kota Prabumulih.
Namun, di balik semangat perubahan itu, tantangan besar masih menanti, membenahi birokrasi dan berani melawan korupsi yang sudah mengakar.
Meski gaung perubahan terus didengungkan, publik masih menyoroti sejumlah kasus besar yang hingga kini seolah tenggelam tanpa kejelasan. Isu-isu korupsi hanya mondar-mandir di pemberitaan, namun jarang berujung pada kepastian hukum.
Kondisi ini membuat jargon perubahan seakan terhambat oleh kekuatan lama yang berkamuflase dalam tubuh birokrasi. Ibarat “duri dalam daging”, keberadaan kelompok kepentingan tersebut tak terlihat jelas, namun terasa menyakitkan dan menghambat gerak pemerintahan.
Pemerintahan Arlan–Franky sejatinya berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat lewat program-program unggulan. Namun, membangun kesejahteraan tanpa terlebih dahulu membersihkan praktek korupsi sama saja menambal bocor tanpa menutup lubangnya.
Masyarakat kini menanti bukti nyata apakah pemerintahan “Perubahan” berani membersihkan diri dari lingkaran kepentingan yang sudah lama mengakar, atau justru akan terjebak dalam pusaran yang sama.
Delapan puluh tahun Indonesia merdeka seharusnya tak lagi hanya diperingati dengan upacara dan simbol. Makna kemerdekaan yang lebih relevan bagi rakyat adalah terbebas dari belenggu koruptor.
Sebagaimana ditegaskan banyak kalangan, perjuangan melawan korupsi lebih penting daripada sekadar menggaungkan jargon. Karena sesungguhnya, perubahan tanpa keberanian memberantas korupsi hanyalah ilusi yang tak kunjung mewujud.
