PALI, TOPIKBERITA.CO — Gerakan Masyarakat Peduli PALI menyatakan sikap tegas terhadap Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 40.499 warga sejak 1 Januari 2026.
Mereka memberi ultimatum waktu 10 hari agar BPJS tersebut diaktifkan kembali secara menyeluruh. Senin, 19 Januari 2026.
Koordinator Aksi Masyarakat Peduli PALI, Abu Rizal, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal komitmen pemerintah daerah agar tidak berhenti sebatas janji.
“Komitmen Pemkab PALI untuk mengaktifkan kembali BPJS warga dalam waktu 10 hari harus dibuktikan, bukan sekadar wacana. Ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan,” tegas Abu Rizal, Senin (19/1/2026).
Didampingi sejumlah koordinator aksi lainnya, Abu Rizal menekankan bahwa tidak boleh ada alasan teknis yang berlarut-larut dalam proses aktivasi BPJS tersebut. Menurutnya, setiap bentuk kelalaian akan berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Ia juga memastikan pihaknya akan melakukan pemantauan langsung di lapangan, terutama terhadap warga yang membutuhkan layanan kesehatan namun terkendala status kepesertaan BPJS.
“Kami tidak ingin mendengar lagi ada warga PALI yang ditolak berobat oleh puskesmas atau rumah sakit karena BPJS belum aktif. Jika itu terjadi, akan kami catat dan kami tindak lanjuti,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Masyarakat Peduli PALI membuka posko pengaduan masyarakat di kawasan Simpang Limo.
Selain itu, mereka juga menyiapkan hotline pengaduan bagi warga yang mengalami kendala pelayanan kesehatan atau dugaan penolakan oleh fasilitas kesehatan.
“Posko ini kami buka untuk rakyat. Silakan melapor jika ada masalah saat berobat. Jangan takut, kami berdiri bersama masyarakat,” kata Abu Rizal.
Lebih lanjut, ia melontarkan peringatan keras kepada Pemkab PALI. Jika dalam batas waktu 10 hari BPJS Kesehatan 40.499 warga belum juga diaktifkan sepenuhnya, pihaknya memastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Ini ultimatum terakhir. Jika BPJS warga tidak diaktifkan sesuai janji, kami akan turun kembali ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar. Ini bukan ancaman, tapi komitmen perjuangan,” tandasnya.
Abu Rizal menilai kebijakan penonaktifan BPJS dengan dalih efisiensi anggaran merupakan langkah keliru yang berdampak langsung pada hak dan keselamatan masyarakat.
Karena itu, Masyarakat Peduli PALI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga hak kesehatan warga PALI benar-benar dipulihkan.
