Ahli Hukum Kurnia Saleh Apresiasi Keberanian Kajari Jakut Usut Dugaan Korupsi Tol JTCC

  • Bagikan
Dr. Kurnia Saleh, S.H., M.H., ahli hukum tata negara yang mengapresiasi langkah Kajari Jakarta Utara mengusut dugaan korupsi Tol Cibitung-Cilincing
Foto : Dr. Kurnia Saleh, S.H., M.H., ahli hukum tata negara sekaligus advokat yang memberikan dukungan terhadap langkah Kajari Jakarta Utara dalam mengusut dugaan korupsi proyek Tol Cibitung-Cilincing (JTCC).

JAKARTA,TOPIKBERITA.CO — Ahli hukum tata negara sekaligus advokat, Dr. Kurnia Saleh, S.H., M.H., yang juga dikenal sebagai ahli hukum termuda di MKRI, memuji keberanian Kajari Jakarta Utara, Roy Riady, dalam membuka penyelidikan dugaan korupsi tata kelola pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC). Menurutnya, langkah Kejari Jakut merupakan perwujudan nyata keberpihakan negara terhadap kepentingan publik dan perlindungan keuangan negara.

“Keberanian Kajari Jakarta Utara patut diapresiasi dan didukung penuh. Kejaksaan tidak boleh tunduk pada tekanan korporasi, pejabat, maupun kepentingan kelompok tertentu. Kejaksaan wajib tampil sebagai benteng terakhir rakyat dalam menegakkan keadilan,” ujar Kurnia Saleh.

Menurut Kurnia, penggeledahan sejumlah kantor dan rumah merupakan langkah penting untuk mengungkap fakta, mengamankan bukti, serta menegakkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur publik. Ia menegaskan bahwa proyek jalan tol bukan sekadar urusan konstruksi, melainkan pengelolaan dana publik dan kepercayaan rakyat.

“Apabila terdapat indikasi pembengkakan biaya, penyimpangan prosedur, maupun penyalahgunaan kewenangan, Kejaksaan wajib menyelidikinya secara tuntas, independen, dan tanpa terkecuali,” ujarnya.

Kurnia menilai langkah Kejari Jakut sejalan dengan fungsi penegakan hukum sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan dan pengelolaan keuangan negara. Dalam perspektif negara hukum, setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral.

“Kekuasaan tanpa pengawasan akan membuka ruang penyimpangan. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap dugaan korupsi bukan tindakan politis, melainkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Kurnia menekankan bahwa dugaan pembengkakan biaya pembangunan JTCC harus ditelusuri sampai ke akar persoalannya. Seluruh dokumen perencanaan, studi kelayakan, kontrak, pengadaan barang dan jasa, perubahan ruang lingkup, realisasi anggaran, serta laporan progres perlu diperiksa secara menyeluruh.

“Pembengkakan biaya tidak dapat dianggap wajar tanpa dasar teknis, administratif, dan hukum yang kuat. Apabila terbukti terjadi kolusi, mark-up, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan, hukum harus ditegakkan dan kerugian negara harus dipulihkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, serta tujuan yang sesuai dengan kepentingan umum. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, asas kepentingan umum, asas transparansi, dan asas akuntabilitas.

“Setiap perubahan biaya proyek harus didukung oleh justifikasi yang dapat diuji. Jika tidak, maka muncul dugaan kuat adanya penyimpangan yang harus segera diklarifikasi melalui proses hukum,” katanya.

Kurnia menjelaskan bahwa kasus ini harus dipahami dalam kerangka beberapa asas hukum fundamental, yaitu asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut bukan sekadar teori, melainkan fondasi negara hukum yang harus ditegakkan dalam setiap pengelolaan proyek publik.

“Ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, maka muncul ruang bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, keberanian Kajari Jakarta Utara harus didukung dan dijaga agar proses hukum berjalan tuntas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah, yang menjamin hak setiap tersangka untuk tidak dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, ia menegaskan bahwa asas tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat penyelidikan atau menghambat pengumpulan bukti.

“Praduga tak bersalah harus dihormati, tetapi kewajiban negara untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum tidak boleh dikompromikan. Keberanian, ketelitian, dan konsistensi adalah syarat utama penegakan keadilan,” pungkasnya.

Kurnia berharap Kejari Jakut melanjutkan proses hukum secara profesional dan konsisten hingga terungkap modus, pelaku, serta besaran kerugian negara, apabila terbukti terjadi. Ia juga menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme hukum yang tersedia.

“Tidak ada ruang bagi impunitas dalam pengelolaan proyek publik. Kejaksaan harus berani mengungkap fakta, melindungi keuangan negara, dan memastikan bahwa setiap rupiah rakyat digunakan secara benar,” tutup Kurnia Saleh.

  • Bagikan