PRABUMULIH, TOPIKBERITA.CO – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggelar reses masa persidangan ke-V tahun 2026 di SMAN 3 Prabumulih. Dalam pertemuan itu, guru menyampaikan persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Fokus utama tertuju pada kebijakan sekolah gratis di Sumatera Selatan. Wakil Kesiswaan SMAN 3 Prabumulih, Deni Trisna, mempertanyakan kejelasan aturan beasiswa dan iuran komite.
“Di Sumatera Selatan ini sekolah gratis atau tidak? Kalau gratis, kenapa masih ada biaya? Kalau tidak gratis, bolehkah kami menarik iuran komite? Tolong buatkan payung hukum yang jelas,” tegas Deni.
Ia menilai banyak sekolah menghadapi masalah serupa. Saat sekolah menarik iuran komite, sebagian pihak langsung menyebutnya pungutan liar. Kondisi ini membuat sekolah ragu mengambil kebijakan.
“Kalau gratis, ya gratis sekalian. Kalau boleh tarik iuran, beri dasar hukum supaya tidak dibilang pungli,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Muaz Ar Rifki, menegaskan komitmennya memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama tenaga pendidik.
Ia akan mendorong pembahasan bersama dinas terkait agar aturan sekolah gratis dan iuran komite memiliki kejelasan hukum.
