PRABUMULIH, TOPIKBERITA.CO – Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla merupakan bencana yang tak bisa dihindari setiap tahunnya, namun Karhutla bisa diminimalisir dampaknya. Karhutla sendiri sejak dini telah dikenalkan dan disampaikan kepolisian kepada masyarakat, khususnya warga Kota Prabumulih.
Dampak dan hukuman atas kebakaran telah lebih dulu digaungkan, namun kebakaran tetap saja akan terjadi. Kota Prabumulih dengan total penduduk sekitar 199.047 jiwa sepanjang tahun 2020-2022 berdasarkan data BPS, dengan mayoritas mata pencarian bertani karet.
Lahan petani karet di Kota Prabumulih sepanjang tahun 2020 seluas 19.131 hektar dengan wilayah Kecamatan Prabumulih Barat paling banyak ditanami karet dengan luas lahan 5.633 hektar.
Hal ini menjadi tantangan terberat bagi kepolisian, khususnya Polres Prabumulih, Polda Sumatera Selatan untuk sesering mungkin memberikan edukasi dampak dan bahaya membakar hutan. Terlebih, petani karet menggantungkan hidup dengan bertani karet yang cara peremajaannya harus dibakar.
Dari data BPBD Kota Prabumulih tahun 2021-2022 kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Prabumulih Barat hanya 1 kasus, padahal luas wilayah petani karet dibanding wilayah Kecamatan Cambai, Utara, Timur dan RKT lebih luas.
Sementara, tujuh kasus kebakaran lahan tersebar di Kecamatan Cambai, Utara dan Timur. Bukan tanpa alasan, minimnya angka kasus kebakaran ditahun 2022 itu, turut andil edukasi dari kepolisian Polres Prabumulih melalui Bhabinkamtibmas yang tersebar disetiap desa dan kelurahan.
Masih banyaknya masyarakat yang bebal akan pentingnya tidak membuka lahan dengan cara membakar, namun kebijakan pendekatan persuasif dari anggota Polres Prabumulih bisa bertahan dan mampu meminimalisir kebakaran yang terjadi di Kota Prabumulih.
Ditahun 2023 ini, kemarau melanda Kota Prabumulih, kekeringan lahan membuat kebakaran ada dimana-mana dan bahkan hampir setiap hari ada kebakaran. Polres Prabumulih terlihat berperan lebih banyak dengan aksi nyatanya. Hal itu tampak dari kebijakan AKPB Witdiardi SIK MH yang membuat program anyar untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.
“Kapolres Ngantor” merupakan program Polres Prabumulih yang setiap minggunya secara bergilir ngantor langsung ke desa dan kelurahan yang ada di Kota Prabumulih. Hal ini tampaknya lebih efektif untuk masyarakat menyampaikan pesan secara langsung terkait permasalahan, diantaranya tentang Karhutla yang selalu menjadi pertanyaan utama masyarakat petani karet di Prabumulih.
Kapolres ngantor menjadi kesempatan emas warga yang ingin bertukar pikir tentang dampak, hukuman dan solusi bagi petani karet yang ingin membuka lahan.
Begitu pula dengan “Juma’at Curhat” program kedua Polres Prabumulih ini mewajibkan Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan informasi terbaru tentang Karhutla. Dimana anggota polisi Polres Prabumulih berada akan selalu memberikan edukasi Karhutla demi kepentingan bersama.
Kegiatan yang rutin dilakukan oleh seluruh anggota Bhabinkamtibmas ini dampaknya terlihat nyata, apa pun masalahnya, kejadiannya dan kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, serta kenyamanan pasti bhabinkamtibmas yang lebih dulu mengetahui informasi.
Tak cukup dengan program pendekatan Jum’at Curhat dan Kapolres Ngantor, Polres Prabumulih juga memfokuskan edukasi tentang Karhutla melalui syiar agama di Masjid, Klenteng hingga Gereja tempat ibadah umat Kristen.
Tanpa membedahkan Suku, Ras dan Agama, program Polres Prabumulih mampu beradaptasi dan melakukan pendekatan yang hingga kini mampu menyampaikan pesan lewat program keagamaan dilingkungan masjid misalnya.
Melalui syiar agama ini pula kepolisian Polres Prabumulih menyelipkan informasi penting menghindari Karhutla yang dapat merugikan masyarakat banyak.
Dampak kabut asap dan peran Polres Prabumulih dalam penanggulangan Karhutla
Saat ini Kota Palembang, Sumatera Selatan mendapat predikat dengan kondisi udara terburuk se-Indonesia menurut real-time. Buruknya kualitas udara ini disebab oleh lahan gambut di Ogan Ilir terbakar yang mengakibatkan kota Palembang diselimuti kabut asap yang pekat.
Dengan kualitas udara yang buruk, aktifitas sebagian warga terhambat dan bahkan terancam penyakit seperti iritasi tenggorokan, hidung dan mata dengan gejalah batuk dan pilek serta sesak nafas.
Belum lama ini, Kota Prabumulih juga mengalami hal yang sama, kabut asap yang menyelimuti sebagian wilayah Prabumulih membuat Pemerintah Kota (Pemkot) mengeluarkan kebijakan sekolah Dalam Jaringan (Daring).
Hal ini juga lah yang membuat instansi kepolisian Polres Prabumulih semakin gencar mensosialisasikan bahaya asap bagi tubuh yang menghirup udara kotor secara terus-menerus.
Seperti halnya Bhabinkamtibmas Kelurahan Gunung Kemala Aiptu Pardono, terkadang tugas utama dalam memimpin keluarga dijadikan nomor dua setelah Karhutla. Informasi Karhutla dari masyarakat akan dan pasti direspon dengan cepat dan tak sedikit pun ada penundaan.
Ketakutan mendengar kabar karhutla mungkin dirasakan oleh setiap Bhabinkamtibmas di seluruh desa dan kelurahan, menurut Dono sapaan akrab pria yang pernah tugas di Aceh saat tsunami terjadi itu, mendengar kata lahan terbakar, saat makan pun pasti ditinggal demi tugas mencari informasi dan turut memadamkan.
Patriotnya seorang polisi dalam bertugas patut diacungi jempol. Puluhan lahan yang terbakar diwilayah mayoritas petani karet yang setiap tahunnya meremajakan kebun dengan cara membakar, membuat ketegasan seorang bhabinkamtibmas diuji.
Menurut Dono, banyak keuntungan masyarakat dengan adanya kehadiran Bhabinkamtibmas ditengah masyarakat yang kini was-was dihantui rasa takut kebun karet yang terancam terbakar.
Bukan hanya sekali ditemui, masyarakat mencoba membakar lahan untuk bertani, namun pendekatan secara persuasif masih dikedepankan untuk berkomunikasi dengan baik. Tugas seorang polisi mencoba menyampaikan dan memberikan pemahaman kepada petani yang tidak mau tau dampak yang nantinya akan timbul. Hal itu mewajibkan polisi harus bertindak tegas agar masyarakat semakin berhati-hati dalam mengambil tindakan di musim kemarau.
Secara tegas karhutla telah diatur dalam Undang-undang untuk menjerat pelaku yakni Pasal 78 ayat (4) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b Jo Pasal 78 ayat (5) tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan atau Pasal 188 KUHP.
Upaya pemahaman karhutla yang kini berdampak luas tak sepenuhnya dipandang baik oleh masyarakat.
Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat selalu menjadi pilihan terbaik bagi kepolisian jika terjadi kebakaran hutan akibat peremajaan kebun karet. Polisi tak sepenuhnya memberikan hukuman kepada pelanggar yang membakar lahan, polisi berusaha memberikan peringatan terlebih dahulu, agar masyarakat bisa memahami kesalahan yang dilakukannya.
Namun, tak sedikit warga Prabumulih menjadi tersangka dugaan pembakaran lahan yang berujung pidana. Tugas kepolisian dalam penaggulangan bencana Karhutla bukanlah tugas pokok, namun tugasnya dikerjakan lebih utama.
Apa harapan masyarakat dan solusinya untuk mengurangi dampak Karhutla?
Berharap kedepannya Pemerintah bisa memberikan solusi yang saling menguntungkan masyarakat dengan pemerintah. Terutama bagi petani karet, cara peremajaan karet yang dikenal saat ini hanya dengan cara ditebang dan dibakar setelah itu ditanam pada saat musim penghujan.
Pemerintah harus lebih bijak memberikan larangan untuk tidak membakar hutan/ perkebunan karet. Pemerintah juga harus bisa memberikan jalan alternatif bertani karet yang lebih baik tanpa harus membakarnya.
Dengan program pelatihan cara menanam karet, cara perawatan hingga hasil panen melimpah mungkin bisa membuat warga memiliki cara lain untuk bertani selain harus membakar hutan terlebih dahalu.
Saat ini petani karet hanya bisa menebang pohon karet lalu menjualnya, dan membakar potongan pohon karet secara bergantian untuk bisa melakukan penanaman karet baru tanpa harus membakar.
Usulan masyarakat untuk bisa menggarap lahan menggunakan alat berat berupa tracktor atau greder tampaknya tak semudah membalikkan telapak tangan, pasalnya biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar ketimbang membakar lahan.
